KANG DIRMAN <==> TOKOH SUKABUMI

Oleh : Kang Dirman

Ada ketimpangan pembangunan yang dilakukan secara kolektif dan dianggap wajar. Kebijakan kolektif di sini adalah kebijakan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif. Dianggap wajar karena kebijakan bersama ini dibuat demi payung hukum untuk mendapatkan Pendapatan Asi Daereh (PAD). Namun, bagi orang yang memiliki hati yang bening, kebijakan ini benar-benar tidak adil dan menyedihkan.

Sesuai konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menanggung beban hidup kaum fakir miskin. Tetapi, faktanya adalah orang miskin yang susah dipaksa untuk turut membiayai negara. Ironisnya sumber daya yang tersedia digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan pejabat bukan untuk rakyat.

Salah satu contoh ketimpangan kebijakan yang dilakukan kolektif antara eksekutif dan legislatif adalah peraturan daerah tentang retribusi layanan kesehatan. Yang melakukan eksekusi atas peraturan daerah ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (PSUD). Padahal sudah tidak terbantahkan lagi bila fakta pengguna jasa layanan institusi pemerintah ini kebanyakan kaum miskin. Orang kaya akan lebih suka menggunakan jasa layanan kesehatan dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta yang ternama.

Kebijakan ini jelas memperlihatkan betapa “miskinnya hati” dan kreatifitas para pejabat di daerah. “Miskin hati” alias tidak punya perasaan karena rakyat miskin yang seharusnya mendapat fasilitas khusus malah menjadi objek demi memperoleh PAD.

Sementara para wakil rakyat yang duduk di DPRD pun ternyata tak jauh beda. Miskin ide dan fakir kebijakan yang berorientasi pada kaum lemah yang seharusnya mendapat perlindungan negara. Amanat konstitusi telah dijadikan ajang manipulasi kolektif sehingga seolah-olah tidak terjadi penyimpangan pembangunan.

Kaum birokrat dan legislator di DPRD Kabupaten Sukabumi boleh berdalih mereka memiliki produk jaminan kesehatan rakyat miskin (jamkesmas) daerah atau jamkesda yang dibiayai oleh APBD. Tetapi, seorang teman yang menjadi wartawan pernah mendapat bisikan dari manajemen Rurnah Sakit Sekarwangi agar produk ini jangan terlalu gencar disosialisasikan.

Alasannya, takut penerima manfaat Jamkesda melonjak tinggi sehingga APBD kewalahan. Jadi program layanan untuk rakyat miskmn ini dilaksanakan diam-diam dan diharapkan sedikit mungkin yang menerima manfaatnya. Keadaan seperti ini mempertegas bahwa orientasi kebijakan bagi kaum miskin hanyalah basa-basi yang telah usang.